Penilaian Tahap II Kota Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Surat Plt. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tanggal 7 Maret 2023 perihal Penilaian Tahap II Kota Presentasi dan Wawancara Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023. Penilaian Tahap II Kota Presentasi dan Wawancara Penghargaan PPD untuk Kota Banjarbaru dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 bertempat di Ruang Hotel Milana Maia Hotel Jakarta.

Foto Bersama Tim Penilaian Tahap II PPD Kota Banjarbaru 2023

Penghargaan Pembangunan Derah (PPD) merupakan evaluasi pembangunan daerah secara kreatif dan komprehensif melalui 3 (tiga) tahap yaitu penilaian dokumen, presentasi dan wawancara, serta verifikasi. Tahap presentasi dan wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dan konfirmasi dari Daerah, meliputi proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kualitas dokumen RKPD, pencapaian, dan inovasi pembangunan yang dilaksanakan. Paparan Kota Banjarbaru dalam Penilaian PDD Tahun 2023 disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan didampingi Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Inspektur, Kepala DPMPTSP, Kepala Dukcapil, dan Kepala Diskominfo. Dalam paparan ini disampaikan 4 (empat) poin yaitu mengenai capaian pembangunan daerah, perencanaan Kota Banjarbaru 2023, proses penyusunan perencanaan 2023, dan inovasi daerah Kota Banjarbaru.

Sebagai kota yang berkembang pesat dan ditetapkannya Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi (IKP), Kota Banjarbaru memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi se kabupaten/kota dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru sebesar 7,93 % dengan PDRB per Kapita ADHB sebesar Rp. 44,38 Juta, pencapaian ini didukung transportasi dan pergudangan, konstruksi serta perdagangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banjarbaru pada tahun 2021 sebesar 5,70 persen dan pada tahun 2022 turun sebesar 5,47 persen dan TPT Kota Banjarbaru berada diatas Provinsi dan dibawah Nasional. Selain itu Kota Banjarbaru memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi juga se kabupaten/kota dan lebih tinggi dari provinsi dan nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,68 yang didukung oleh angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita dan angka harapan hidup. Untuk angka harapan hidup di Kota Banjarbaru yaitu 72,36 tahun. Sementara itu untuk proses pengelolaan keuangan Kota Banjarbaru yaitu Pengesahan APBD tahun anggaran 2023 tepat waktu, APBD dapat diakses oleh publik hingga ke level kegiatan secara online, penggunaan e-budgeting, penggunaan e-procurement, penggunaan e-ASB, serta proporsi besaran SILPA 2022 Kota Banjarbaru sebesar 13,34%.

Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kota Banjarbaru Tahun 2023

Kota Banjarbaru dalam perencanaan pembangunan untuk tahun 2023 mengangkat tema yaitu “Penguatan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dari tema tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) prioritas yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat pembangunan infrastruktur daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kebencanaan serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan publik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam proses penyusunan perencanaan 2023, Kota Banjarbaru dilakukan dengan 2 (dua) proses yaitu proses Bottom-Up dan proses Top-Down. Proses bottom-up dilaksanakan pada kegiatan Musrenbang, FKP dan Forum SKPD, juga melalui forum lainnya seperti forum RT/RW yang dilaksanakan tingkat Kecamatan dan tingkat Kota, rapat koordinasi Camat dan Lurah serta audiensi kepala daerah dengan tokoh masyarakat. Selain itu, proses top-down dilaksanakan dengan rapat koordinasi kepala SKPD yang dipimpin oleh Kepala Daerah dan coffee morning bersama stakeholder dan kepala SKPD. Penyusunan dokumen RKPD 2023 dilaksanakan oleh SKPD terkait pada pelaksanaan forum SKPD dengan melibatkan akademisi dan tenaga ahli untuk memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan dan isu sektoral yang melibatkan akademisi untuk terlibat dalam penyusunan kajian yang selanjutnya digunakan sebagai bahan perencanaan. Selain dilibatkan melalui mekanisme penyampaian aspirasi pada kegiatan forum SKPD dan Musrenbang, juga melalui mekanisme lainnya yaitu rapat kerja DPRD dengan SKPD terkait untuk penyampaian arah kebijakan pembangunan tahun rencana.

Inovasi daerah 2023 yaitu peningkatan investasi daerah melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru dibentuk atas kesadaran bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat masih rendah, sistem prosedur pelayanan masih berbeli-belit (birokrasi yang panjang), profesionalisme SDM masih rendah dan ketidakpastian waktu dan biaya serta lokasi yang terpisah-pisah sehingga Kota Banjarbaru membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP). Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Keunikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru adalah menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhanaan dan prosedur, serta integrasi pelayanan dalam satu wadah. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru sesuai Standar Mal Pelayanan Publik yang Representative, Aman, Nyaman, serta Ramah Anak dan Disabilitas.  Sampai dengan saat ini ada 17 (tujuh belas) instansi yang bergabung. (Tim Penyusun/Rina Setyati-Riza SoviaMaret 2023).

Scroll to Top