You are here
Home > INFORMASI > BERITA > Pilihan Pemerintahan Baru adalah Merampingkan Struktur Birokrasi

Pilihan Pemerintahan Baru adalah Merampingkan Struktur Birokrasi

Setelah tanggal 22 Juli 2014, masyarakat Indonesia yang berjumlah kurang lebih 250 juta jiwa mempunyai presiden dan wakil presiden baru. Setiap warga negara harus menyambut momentum ini dengan sikap positif dan penuh optimisme. Pergantian pemimpin ini harus dimaknai sebagai gerak maju bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konteks ini, presiden dan wakil presiden terpilih harus segera membenahi berbagai “pekerjaan rumah” Indonesia yang bisa menghambat pencapaian kehidupan berbangsa. Salah satu hal yang harus segera dilakukan oleh pemerintahan baru adalah merampingkan struktur birokrasi.

Struktur Kabinet Indonesia Bersatu jilid II cukup besar, yaitu 34 menteri dan 2 pejabat setingkat menteri. Menurut Fungsional Perencana Kementerian Bappenas, Tatang Muttaqin, struktur kabinet Indonesia tergolong gemuk. Padahal rata-rata negara di Asia memiliki 24 anggota kabinet, bahkan di negara yang sudah mapan seperti negara maju rata-ratanya sekitar 15 anggota kabinet. “Di Amerika Serikat tercatat memiliki 17 anggota kabinet. Sedangkan Jepang yang cukup dengan 14 anggota kabinet,” tulisnya belum lama ini di akun facebooknya.

Menurut Perencana yang juga calaon doktor di Groningen University ini, dari segi efektivitas, struktur kabinet yang besar sering membuat mesin pemerintahan cenderung lambat mengambil keputusan. “Idealnya, presiden bisa mempertimbangkan struktur kabinet yang ramping. Namun, hal itu akan berhadapan dengan politik balas jasa yang mengharuskan pembagian kekuasaan di antara mitra koalisi,” ungkapnya.

Tatang Muttaqin menambahkan, mekarnya jumlah lembaga pemerintahan yang mencapai 76 institusi, ditambah dengan jumlah provinsi yang mencapai 34 dan kabupaten/kota yang sudah melampaui 450 berdampak pada bertambahnya struktur birokrasi dan eselonisasinya. Alih-alih bersinergi, aktivitas unit kerja di bawah eselon I dan II kadang bertempur memperebutkan lahan yang sama sehingga memperlambat pekerjaan dan pelayanan birokrasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pilihan pemerintahan baru adalah merampingkan struktur birokrasi. “Perampingan struktur birokrasi akan sangat membantu efisiensi belanja pemerintah dan sekaligus mempermudah koordinasi antarlembaga yang ada. Berkurangnya struktur birokrasi akan berdampak pada menurunnya biaya ekonomi sebagaimana hipotesis perspektif modern tentang keterkaitan ukuran pemerintahan dan korupsi,” tegasnnya.

Di samping penyederhanaan struktur birokrasi, lanjut Tatang Muttaqin, pemerintah baru dituntut terus menerapkan pendekatan carrot and stick yang dilengkapi dengan standar pengukuran kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan melalui implementasi performance measurement. “Implementasi performance measurement akan melahirkan potret pejabat sehingga terpetakan antara pejabat yang produktif dan yang tidak produktif. Peta tersebut dapat dijadikan landasan untuk diseleksi secara bertahap dan alamiah, yang produktif diberikan imbalan yang memadai dan yang tidak produktif diberikan pilihan untuk pensiun dini,” tambahnya.

Selain itu, Pendekatan preventif juga perlu dioptimalkan dengan cara melakukan standar operasi dan prosedur (SOP) yang jelas dan tegas. “Adanya SOP memaksa pejabat melakukan layanannya secara prima dan menghindari berbagai perilaku yang dapat mengakibatkan biaya tinggi,” pungkasnya.

Sumber : http://www.bappenas.go.id/

Leave a Reply

Top