You are here
Home > INFORMASI > BERITA > Kementerian PPN/Bappenas Kembali Gelar Pelatihan e-BKPRN

Kementerian PPN/Bappenas Kembali Gelar Pelatihan e-BKPRN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan pelatihan e-BKPRN (elektronik – Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) pada Selasa (19/08) di Ruang SS 1-2 Gedung Bappenas.

Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Dr. Ir. Oswar Muadin Mungkasa dan Perencana Madya pada Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Ir. Rinella Tambunan, MPA dan Ir. Nana Apriyana, MT.

Pelatihan kali ini diikuti oleh beberapa peserta dari kementerian/lembaga (K/L), diantaranya: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam sambutannya, Dr. Ir. Oswar Muadin Mungkasa menyatakan, tujuan pelatihan ini adalah sebagai berikut: pertama, menguji coba penggunaan e-BKPRN pada K/L terbatas; kedua, peserta mendapatkan pemahaman mengenai e-BKPRN dan mampu mengaplikasikannya; serta ketiga, peserta akan menjadi focal point pada unit kerjanya.

Dengan e-BKPRN, Dr. Ir. Oswar Muadin Mungkasa berharap koordinasi, komunikasi dan informasi menjadi lebih mudah diakses oleh seluruh organ BKPRN dalam membahas persoalan tata ruang nasional. “Semoga e-BKPRN ini bisa dikembangkan menjadi e-BKPRD di daerah, khususnya di tingkat provinsi,” ungkapnya.

Ir. Nana Apriyana, MT menjelaskan, e-BKPRN adalah sistem informasi berbasis internet () yang dikelola oleh Sekretaris BKPRN dan dapat diakses oleh seluruh organ BKPRN. Adapun fungsinya sebagai berikut: pertama, sebagai media kerja elektronik (e-office) untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja BKPRN; kedua, sebagai media penyebarluasan informasi kepada publik (e-public relation); ketiga, media kerja elektronik; dan keempat, menyediakan fasilitas shared  folder untuk berbagi informasi dan dokumentasi antar organ BKPRN.

Muatan e-BKPRN terdiri dari: 1) hasil sidang BKPRN, rakernas BKPRN, dan rapat koordinasi yang telah diolah dan dipilah untuk konsumsi publik; 2) buletin tata ruang; 3) peraturan perundang-undangan terkait tata ruang seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah; 4) dokumentasi agenda dan hasil kegiatan BKPTN; 5) mekanisme dan tata persuratan bagi penyelesaian konflik sebagai informasi untuk daerah; 6) status penyelesaian peraturan daerah mengenai RTRWP dan RTRWK/K; 7) peta pola dan struktur ruang; 8) ruang diskusi tentang tata ruang; dan 9) bahan lain terkait penataan ruang.

BKPRN, sebagaimana dinyatakan Ir. Rinella Tambunan, MPA, merupakan lembaga yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan penataan ruang, baik pada aspek perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian. “BKPRN melibatkan peran dan integrasi lintas sektor dan daerah,” katanya.

Dalam kegiatan ini, peserta dilatih untuk mengisi dan melakukan maintenance terhadap konten e-BKRPN yang telah dirancang oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas. (*)

Sumber : http://www.bappenas.go.id/

Leave a Reply

Top