You are here
Home > INFORMASI > BERITA > Pendidikan harus Dapat diakses semua Lapisan Masyarakat

Pendidikan harus Dapat diakses semua Lapisan Masyarakat

Amartya Sen, Profesor Ekonomi Universitas Harvard pernah mengkategorikan pendidikan sebagai salah satu ”peluang-peluang sosial” (social opportunities) yang sangat fundamental dalam menciptakan kemerdekaan hakiki semua orang untuk hidup lebih baik dan layak. Menurut Sen, akses terhadap pendidikan sebagai salah satu social opportunities ini penting bukan hanya dalam rangka mencapai taraf hidup yang menyenangkan, tetapi pendidikan juga penting bagi warga sebagai modal awal untuk berperan serta secara lebih efektif dalam aktivitas ekonomi-politik-kultural secara lebih luas.

Dalam konteks ekonomi, pendidikan akan menjadikan sebuah negara menjadi lebih makmur dan sejahtera. Hal ini tercermin dari pernyataan Joseph Stiglitz saat ditanya mengenai kebijakan ekonomi seperti apa yang diperlukan Indonesia. Profesor Ekonomi dari Universitas Stanford ini menyatakan: “Sediakan pendidikan sebisa mungkin dan bisa diraih dengan mudah oleh semua warga.”

Pendidikan selain memiliki nilai sosial, dimana setiap warga negara mampu berkontribusi dan beraktualisasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, juga memiliki nilai pragmatis, dimana setiap warga negara yang dibekali kekuatan literasi mampu melaksanakan aktifitas-aktifitas perekonomian. Bagi institusi negara, pendidikan yang telah diakses secara merata oleh setiap warga negaranya dapat memberikan efek positif dimana negara tersebut akan mengalami kemajuan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara gradual. Dalam jangka panjang, pendidikan akan menjadikan sebuah negara berkembang menjadi negara maju.

Bagi negara seperti Indonesia, harapan tersebut masih sangat jauh. Salah satu persoalan besar yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia adalah tingkat kesenjangan yang masih tinggi. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 2013, sebagaimana dilansir Harian Kompas beberapa hari lalu, mencatat kesenjangan angka partisipasi murni (APM) di jenjang pendidikan menengah dialami oleh penduduk yang tinggal di wilayah barat dan timur Indonesia, terutama untuk tingkat pendidikan menengah. Di DKI Jakarta, APM pendidikan menengah Jakarta Utara dan Jakarta Barat baru sekitar 53 persen dan 58 persen, sementara di Jakarta Pusat sudah 95 persen. Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, APM pendidikan menengah masih di bawah 50 persen. Fakta serupa ditemukan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Lampung.

Terkait persoalan itu, Kepala Sub Direktorat Pendidikan Tinggi Bappenas, Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D, menyatakan bahwa pendidikan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan. “Dengan demikian, semua warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidian, tanpa diskriminasi,” ungkapnya dalam sebuah kesempatan.

Doktor lulusan Sussex University melanjutkan, pendidikan menengah penting untuk menyiapkan ssiwa ke pendidikan tinggi. Selain itu, bagi yang akan bekerja, pendidikan menengah, khususnya kejuruan, akan membekali dengan kompetensi tertentu. “Tantangan terberat saat ini adalah menyediakan layanan pendidikan terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terdepan, termiskin dan perbatasan,” tambahnya.

Tahun ini pemerintah sudah menjalankan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang mengarah ke wajib belajar 12 tahun. Kebutuhan anggaran biaya operasional untuk PMU tahun ini sebesar Rp.8-9 triliun. Dengan anggaran sebesar ini, semoga saran Joseph Stiglitz di atas dapat dilaksanakan.

Sumber : http://www.bappenas.go.id

Leave a Reply

Top