You are here
Home > INFORMASI > BERITA > Indonesia akan Berlakukan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Indonesia akan Berlakukan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Indonesia adalah salah satu negara yang pernah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Dalam Pasal 4 KHA dinyatakan: Negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi. Selain itu dalam Pasal 6 KHA dinyatakan: Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Satu dekde kemudian, tepatnya pada tahun 2001, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap deklarasi Dunia Yang Layak Bagi Anak (A World Fit for Children).

Atas dasar itulah, Indonesia akan merubah UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Dr. Diani Sadia Wati, SH, LLM, alasan perubahan itu disebabkan beberapa hal berikut: pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu Legalistik.

Dr. Diani Sadia Wati menuturkan beberapa substansi yang terkandung dalam UU No 11 tahun 2012, yaitu: 1) dari dimensi filosofisnya, UU SPPA menerapkan sistem peradilan pidana anak  yang restoratif (tidak fokus pada hukuman penjara, melainkan pada perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana); 2) dari segi ruang lingkupnya,  UU SPPA  tidak hanya mengatur anak pelaku saja, melainkan mengatur  anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang meliputi anak sebagai  pelaku, anak sebagai  korban dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; 3) usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12- 18 tahun dan tidak dibatasi oleh status perkawinan seseorang dari yang asalnya 8 -18 tahun dan dibatasi oleh status perkawinan seseorang; 4) kewajiban proses Diversi (pengalihan) pada setiap tingkat pemeriksaan bagi anak pelaku; 5) penegasan Hak  anak pelaku,korban dan saksi dalam Proses Peradilan; 6) pembatasan Upaya perampasan kemerdekaan sebagai measure of the last resort, dengan  jangka waktu yang lebih singkat; 7) kewajiban membuat register khusus bagi anak pelaku, korban dan saksi; 8) penguatan peran petugas kemasyarakatan dan pekerja sosial; 9) kewajiban untuk memberikan bantuan hukum; 10) Penghapusan Rutan dan Lapas Anak diganti menjadi LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) , LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), maupun LPKS (Lembga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial); dan 11) Kewajiban mengikuti training terpadu bagi para penyelenggara SPPA.

“Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2014 nanti,” kata Dr. Diani Sadia Wati dalam sebuah rapat koordinasi di Bappenas belum lama ini.

Pemberlakukan UU SPPA ini sangat tepat sekali mengingat filosofi sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak-anak masih memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat untuk jangka waktu ke depan yang masih panjang.

Hal lain yang perlu diingat adalah anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal dalam banyak sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar dirinya seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Oleh sebab itu peran orang tua, lingkungan bermain, dan pelayanan dasar anak seperti kesehatan serta pendidikan harus menjadi perhatian bersama.

Sumber : http://www.bappenas.go.id/

Leave a Reply

Top